Kota Bima – Selasa, 30 Juni 2026, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima melalui Klinik Industri melaksanakan Road Show Klinik Industri di Hotel Kaloka. Kegiatan tersebut difokuskan pada pendampingan pendaftaran Sertifikat Halal bagi pengelola restoran, sekaligus memberikan pembinaan guna meningkatkan legalitas usaha dan daya saing pelaku usaha kuliner di Kota Bima.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program jemput bola Diskoperindag Kota Bima untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada pelaku usaha. Melalui pendampingan secara langsung, pemilik restoran memperoleh informasi mengenai persyaratan, tahapan, serta proses pengajuan Sertifikat Halal sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang diberikan.

Selain memberikan pendampingan pendaftaran Sertifikat Halal, tim Klinik Industri juga melakukan pembinaan kepada pemilik rumah makan dan restoran agar semakin memahami pentingnya kepemilikan sertifikat halal sebagai nilai tambah bagi usaha, khususnya di sektor kuliner yang terus berkembang.

Tidak hanya berfokus pada sertifikasi halal, Klinik Industri juga menyediakan berbagai layanan pendampingan lainnya, di antaranya pembinaan mengenai legalitas usaha, pelaksanaan workshop dan pelatihan kerajinan tangan, penyediaan informasi bisnis, serta berbagai bentuk konsultasi untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menyampaikan bahwa Road Show Klinik Industri akan terus dilaksanakan secara bertahap di berbagai lokasi dan menyasar lebih banyak pelaku usaha di Kota Bima. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas, sertifikasi, serta peningkatan kapasitas usaha sehingga UMKM Kota Bima semakin berdaya saing, profesional, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan jemput bola ini, Diskoperindag Kota Bima berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha agar semakin mudah mengakses berbagai layanan pembinaan dan fasilitasi yang disediakan pemerintah, sehingga tercipta ekosistem usaha yang sehat, legal, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.