Pemerintah Kota Bima melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar rapat koordinasi strategis membahas distribusi gas LPG 3 kilogram serta rencana pembentukan Toko TPID sebagai langkah pengendalian inflasi daerah.

Rapat yang berlangsung di Aula Parenta atau Ruang Rapat Wali Kota Bima, Kamis (12/3), dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bima serta dihadiri unsur Forkopimda dan sejumlah instansi vertikal.

Hadir dalam rapat tersebut Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Polres Bima Kota, Kodim 1608 Bima, Kejaksaan Negeri Bima, BPS Kota Bima, Perum Bulog Bima, KPPN Bima, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.

Dalam rapat tersebut dibahas kondisi inflasi Kota Bima yang pada Februari 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional.

Pihak Diskoperindag Kota Bima menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk memantau dan menindaklanjuti perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Bima.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, inflasi nasional tercatat sekitar 1,56 persen, sedangkan inflasi Kota Bima mencapai 6,40 persen.

Salah satu komoditas yang memicu inflasi adalah cabai yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah OPD mengusulkan berbagai langkah antisipatif, di antaranya mendorong masyarakat menanam cabai di pekarangan rumah menggunakan polybag sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan.

Selain itu, pihak Bank Indonesia juga menawarkan dukungan dengan menghubungkan pemerintah daerah dengan petani di Lombok Utara yang akan memasuki masa panen dalam waktu dekat.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembentukan Toko TPID Kota Bima, yakni sarana distribusi komoditas pangan langsung dari produsen sehingga harga dapat lebih stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Bima juga mendorong agar program Toko TPID dapat bersinergi dengan koperasi yang ada di masyarakat, termasuk Koperasi Kelurahan Merah Putih yang mulai berkembang di berbagai kelurahan di Kota Bima.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap stabilitas harga pangan di daerah dapat lebih terjaga sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat.